Sukses Kendalikan Inflasi, Kabupaten Bima Raih Penghargaan dan Insentif Rp2 Miliar di Kemendagri Awards 2026

Read Time:3 Minute, 14 Second

Mataram — Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional. Bupati Bima, Ady Mahyudi, menerima langsung penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi dalam kategori “Pengendalian Inflasi”pada ajang bergengsi Kemendagri Awards 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku.

Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dengan khidmat di Ballroom Hotel Merumatta, Senggigi, pada Selasa (19/5/2026) malam, dimulai pukul 19.30 WITA. Atas prestasi ini, Kabupaten Bima berhak membawa pulang trofi penghargaan beserta bantuan dana insentif senilai Rp2 Miliar.

Kategori “Pengendalian Inflasi” ini dinilai berdasarkan konsistensi dan keterukuran kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran dalam program pengendalian, serta efektivitas eksekusi di lapangan.

Pada tingkat Kabupaten, Kabupaten Bima sukses mengamankan posisi **Terbaik II** (Hadiah Rp2 Miliar), berada di bawah Kabupaten Sumba Timur sebagai Terbaik I (Hadiah Rp3 Miliar), dan di atas Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Terbaik III (Hadiah Rp1 Miliar). Sementara itu, untuk kategori Pemerintah Kota Terbaik I diraih oleh Kota Tual (Maluku), dan Tingkat Provinsi Terbaik I disabet oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ajang ini dihadiri oleh para kepala daerah dan jajaran Forkopimda dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, yang mencakup 11 kepala daerah se-NTB, 23 daerah se-Provinsi NTT, 11 daerah se-Provinsi Maluku, dan 11 daerah se-Provinsi Maluku Utara.

Sinergi Pengendalian Inflasi, Kemiskinan, dan Stunting

Apresiasi tinggi ini berhasil diraih berkat keberhasilan Pemkab Bima dalam mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan kerangka penanganan kemiskinan ekstrem serta percepatan penurunan angka *stunting*. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ungkap Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang hadir didampingi Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy serta jajaran pejabat terkait lingkup Pemkab Bima.

Strategi Berbasis Data dan Kolaborasi Anggaran

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, SE., M.Si., memaparkan bahwa kunci keberhasilan ini terletak pada kolaborasi masif yang melibatkan 16 perangkat daerah dan 21 Puskesmas. Program penanganan kemiskinan ditopang oleh 127 sub-kegiatan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp248,2 Miliar.

Hariman menjelaskan, program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama:
1. Pengurangan Beban Pengeluaran: Melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat:
Melalui pelatihan kerja, bantuan modal usaha, penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan benih.

3. Penurunan Kantong Kemiskinan: Melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti irigasi, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), SPAM, dan SPALD-S.
Strategi ini terbukti ampuh. Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil ditekan menjadi 12,59%(turun 0,32% dari tahun 2024). Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2024 berada di angka 2,04%, berhasil merosot tajam sebesar 1,63%, sehingga menyisakan 0,41% pada tahun 2025.

Akselerasi Penurunan Stunting Melampaui Target

Tak hanya kemiskinan, Pemkab Bima juga serius menangani masalah *stunting* dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,86 Miliar** yang tersebar di 13 perangkat daerah. Intervensi terpadu dilakukan mulai dari layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi publik.

Hasilnya pun luar biasa. Capaian penurunan *stunting* tahun 2025 sukses melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar 17,33%, Pemkab Bima mampu menekan angka *stunting* hingga menyentuh 12,22%.

Peran Krusial TPID Kabupaten Bima
Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi daerah ini juga tidak lepas dari kinerja taktis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bima. Tim ini dibentuk berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 188.45/100/03.4 Tahun 2025.

TPID diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah, Adel Linggi Ardi, SE., dengan Sekretaris Tim, Inspektur Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE., serta diperkuat oleh instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. Tim ini bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, sekaligus melakukan koordinasi penanganan yang responsif di lapangan.
Capaian prestisius di Kemendagri Awards 2026 ini menjadi penanda kuat bahwa Kabupaten Bima terus bergerak maju menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. (Red)