OPINI PUBLIK: "Wajah Bopeng" Pariwisata Bima, Pantai Kalaki Jadi Monumen Pembiaran?

Read Time:1 Minute, 41 Second

Kabaputen Bima – Sorotan tajam yang diarahkan warga terhadap kondisi Pantai Kalaki bukan sekadar keluhan estetika, melainkan manifestasi dari kegagalan tata kelola birokrasi. Dinas Pariwisata Kabupaten Bima kini berada di bawah “radar merah” masyarakat karena dianggap melakukan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan di salah satu aset daerah paling potensial.

Kekecewaan warga mencapai puncaknya saat melihat kontradiksi yang nyata: potensi wisata dipuji-puji dalam pidato formal, namun realita di lapangan justru menunjukkan Pantai Kalaki yang “sekarat” karena sampah. Kritik publik bukan tanpa alasan, mereka mempertanyakan ke mana larinya anggaran perawatan dan bagaimana koordinasi antar-instansi selama ini.

“Ini bukan soal sampah plastik semata, ini soal kemauan politik (political will). Jika mengelola satu pantai saja gagap, bagaimana mau bicara tentang memajukan pariwisata Bima secara global?” cetus seorang aktivis lingkungan setempat.

Analisis Kritis: Mengapa Ini Terjadi?
Kondisi Pantai Kalaki mencerminkan tiga masalah mendasar dalam manajemen pariwisata daerah:

Manajemen Reaktif, Bukan Preventif:** Dinas terkait cenderung baru bergerak setelah viral atau ada protes keras, bukan bekerja berdasarkan sistem pemeliharaan berkala.

Minimnya Kolaborasi: Tidak adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem wisata.

Transparansi Anggaran: Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas alokasi dana untuk sektor pariwisata yang tidak berdampak langsung pada kenyamanan di lapangan.

Dampak Nyata: Ekonomi Warga Tercekik,
Dampak dari pembiaran ini tidak main-main. Ketika pantai kotor, jumlah kunjungan menurun drastis. Akibatnya:

Lapak UMKM Sepi: Pedagang kecil di sekitar pantai kehilangan penghasilan harian.

Citra Daerah Terpuruk: Wisatawan dari luar daerah akan membawa cerita negatif, yang dalam jangka panjang membunuh promosi wisata Bima.

Kesimpulan: Butuh “Tangan Besi” Bukan Sekadar Janji

Warga tidak butuh retorika tentang “potensi wisata yang indah.” Warga butuh truk sampah yang datang setiap hari, petugas kebersihan yang siaga, dan regulasi ketat bagi pelanggar lingkungan. Jika Dinas Pariwisata Kabupaten Bima tidak segera mengambil langkah revolusioner di Pantai Kalai, maka jangan salahkan publik jika mereka menganggap instansi ini hanya menjadi beban anggaran daerah tanpa kontribusi nyata.

Pantai Kalaki adalah ujian kredibilitas. Apakah pemerintah akan membenahinya, atau membiarkannya terkubur dalam tumpukan sampah plastik?

*Laporan Investigasi/Opini Masyarakat Bima* By Dhani