Kado Indah HUT Bima Ta 2026: Pemkab Bima Sukses Raih Predikat WTP 11 Kali Berturut-turut

Read Time:1 Minute, 47 Second

MATARAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA, kepada Bupati Bima, Ady Mahyudi, dalam acara resmi Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan NTB, Senin (25/5). Capaian prestisius ini menjadi sangat spesial karena merupakan opini WTP kedua di masa kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, sekaligus menjadi kado terindah bagi perayaan Hari Jadi Bima ke-386 yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 5 Juli 2026 mendatang.

Menanggapi pencapaian luar biasa ini, Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy dan Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran birokrasi. Beliau menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan oleh BPK RI hari ini merupakan buah dari komitmen, dedikasi, serta kerja keras yang luar biasa dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bima dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Dalam momentum bersejarah tersebut, Bupati turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Sekretaris DPRD Nurdin, S.Sos, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT, serta jajaran pejabat Eselon III BPKAD Kabupaten Bima.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa proses pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atau pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi finansial yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Terdapat beberapa indikator utama yang menjadi barometer penilaian objektif BPK, meliputi penerapan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan mutlak terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern daerah. Menutup arahannya di hadapan para Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB, Suparwadi menandaskan agar seluruh pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara cermat, teliti, serta selalu memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat. (Red)