Warga Desak Tes Urine Massal Bagi Seluruh Pejabat Pemkab Bima, Ada Apa?

Read Time:1 Minute, 22 Second

Kabupaten Bima NTB – Gelombang tuntutan dari masyarakat Kabupaten Bima semakin menguat terkait upaya pemberantasan narkoba di lingkungan birokrasi. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk segera melakukan tes urine massal yang menyasar seluruh pejabat, mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, hingga seluruh unsur di wilayah pemerintah daerah.

[metaslider id=124]

Desakan ini muncul menyusul keresahan warga terkait dugaan semakin meluasnya peredaran dan penyalahgunaan barang haram di berbagai wilayah. Bahkan, muncul isu miring di tengah masyarakat yang menduga adanya oknum pejabat di lingkup Pemkab Bima yang terlibat, baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Menagih Komitmen Bupati dan Wakil Bupati
Salah seorang perwakilan warga menyatakan bahwa langkah berani ini sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa Pemkab Bima benar-benar bersih dari pengaruh narkotika. Hal ini juga dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen politik yang pernah digaungkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima.

[metaslider id=124]

“Kami menagih janji dan komitmen pimpinan daerah. Jika ingin Bima bersih, maka bersihkan dulu ‘rumah’ sendiri. Tes urine ini harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu,” ujar seorang tokoh pemuda setempat.

Poin-Poin Utama Tuntutan Warga:
* Transparansi: Tes urine dilakukan secara mendadak dan hasilnya diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
* Menyeluruh: Tidak hanya pejabat eselon, tetapi hingga ke tingkat staf dan perangkat wilayah di kecamatan.

* Sanksi Tegas: Jika ditemukan oknum yang positif atau terlibat peredaran, harus dilakukan pemecatan secara tidak hormat dan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Warga khawatir jika aparat sipil negara (ASN) sudah terkontaminasi narkoba, maka pelayanan publik akan hancur dan marwah pemerintah daerah akan runtuh di mata masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk merealisasikan pemeriksaan tersebut.(Dhani)