1
0
Refleksi HUT Kabupaten Bima ke-386: Ketika Birokrasi Terbelenggu dan Harapan Menjadi Debu
1
0
By: Che G Ramdhani (Mahasiswa UMB Semester Akhir)
Perayaan HUT Kabupaten Bima ke-386 bukan hanya soal angka, melainkan tentang kualitas perjalanan yang kita tempuh. Namun, di tengah gemerlap perayaan, ada keresahan yang mendalam di balik pintu-pintu kantor pemerintahan dan di hati ribuan tenaga kerja daerah. Pemerintah Kabupaten Bima saat ini terlihat seperti mesin yang karatan: bergerak lamban, terjebak dalam rutinitas, dan mengalami kemunduran dalam manajemen tata kelola manusia.
**Tragedi PPPK Paruh Waktu: Pengabdian Tanpa Kepastian**
Salah satu noktah paling kelam dari kinerja pemerintahan saat ini adalah ketidakpastian nasib ribuan tenaga PPPK paruh waktu. Mereka adalah tulang punggung pelayanan pendidikan dan kesehatan di desa-desa, namun dibiarkan terombang-ambing tanpa kejelasan status dan kesejahteraan yang layak. Mengapa pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap jeritan mereka? Mengabaikan ribuan nasib pegawai berarti melumpuhkan sektor pelayanan publik secara sistematis. Kebijakan yang menggantung nasib abdi negara ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah lebih mengutamakan efisiensi anggaran di atas kertas daripada investasi pada kualitas SDM yang nyata-nyata melayani rakyat.
Stagnasi Birokrasi: Rotasi yang Mandek, Inovasi yang Mati
Di sisi lain, kelumpuhan birokrasi Bima diperparah oleh lambatnya proses rotasi dan mutasi pejabat. Penyegaran birokrasi bukan sekadar agenda rutin, melainkan jantung dari perubahan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya; birokrasi terlihat statis, dipenuhi oleh “zona nyaman” yang menghambat inovasi. Ketika posisi-posisi kunci diisi oleh orang-orang yang sama terlalu lama tanpa evaluasi kinerja yang transparan, birokrasi kehilangan daya kritisnya.
Rotasi yang berlarut-larut memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahan ini lebih terjebak pada kompromi politik daripada menempatkan *the right man on the right place*. Tanpa ada penyegaran yang progresif, bagaimana mungkin kita mengharapkan perubahan besar jika orang-orang yang menjalankan mesin pemerintahannya saja sudah tidak lagi memiliki semangat untuk berinovasi?
**Kesimpulan: Sebuah Peringatan Keras**
Jika Bupati dan Wakil Bupati Bima tidak segera mengambil langkah radikal untuk menuntaskan masalah nasib PPPK dan melakukan perombakan birokrasi yang jujur, maka “mundur selangkah” bukan lagi kritik, melainkan realitas yang pahit. HUT ke-386 ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengembalikan martabat birokrasi yang melayani, bukan birokrasi yang membatu karena kepentingan politik dan ketakutan akan perubahan.
Bima membutuhkan pemimpin yang berani memutus rantai ketidakpastian ini. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya, apakah pemerintahan ini memang berniat membangun daerah, atau hanya sekadar bertahan hingga masa jabatan berakhir. Rakyat sudah terlalu lama menunggu realisasi janji yang kini terasa semakin jauh dari kenyataan. THE NEXT….2
